Workshop Capacity Building Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

19 04-2018
Workshop Capacity Building Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

Samarinda (18/4) –  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) menggelar workshop capacity building bagi penyedia barang/jasa pemerintah di Aston Samarinda Hotel & Convention Center. Acara ini dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan layanan LKPP, meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), serta meningkatkan minat dan partisipasi penyedia barang/jasa dalam mengikuti PBJP.

Peserta yang hadir berasal dari Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Provinsi Kalimantan Timur, Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Provinsi Kalimantan Timur, Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) Provinsi Kalimantan Timur, dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang difasilitasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

Workshop ini menghadirkan narasumber yang antara lain Zulhenny (Kasubdit Iklim Usaha LKPP) dan  Reza Alwan Affandi (LKPP). Kemudian, Reza menjelaskan terkait pengadaan manual dan elektronik. Tahapan yang dilalui antara lain : pengumuman tender, pendaftaran tender, penjelasan pekerjaan, dan pengambilan perubahan dokumen pemilihan.

“Pertama, pengumuman manual tidak melalui sistem tetapi lewat papan pengumuman resmi, website, serta media cetak. Sedangkan, di elektronik melalui portal LPSE setempat. Kedua, pendaftaran tender manual yaitu tatap muka dan pendaftaran elektronik melalui aplikasi SPSE. Ketiga, penjelasan pekerjaan (aanwijzing) manual dengan datang langsung, sementara elektronik itu tanya jawab online pada aplikasi SPSE. Keempat, pengambilan perubahan dokumen manual yakni diambil langsung dan elektronik dapat di-download melalui aplikasi SPSE,” jelas Reza.

Selain tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah, Reza menyebut istilah daftar hitam nasional atau dikenal dengan blacklist. Setiap penyedia barang/jasa yang cidera janji, tidak sesuai kontrak maupun surat perintah kerja dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya 100% (seratus persen) sesuai komitmen di awal maka akan masuk daftar hitam. Jika masuk daftar hitam nanti akan bervariasi misalnya dalam 1 (satu) tahun tidak bisa mengikuti PBJP atau maksimal sampai 2 (dua) tahun. Lanjutnya, daftar hitam nasional dapat dilihat di website Inaproc.

Adapun Kasubdit Iklim Usaha Zulhenny mengungkapkan bahwa setiap tahun pemerintah memiliki banyak paket baik yang dilelangkan maupun yang dilakukan dengan proses pengadaan langsung. Jadi pelaku usaha memiliki banyak peluang dalam pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, dia juga membahas e-catalog yang mulai dikembangkan tahun 2015.  Awalnya LKPP menawarkan kepada pelaku usaha untuk menjual dagangannya seperti online shop. Jika produk yang dibutuhkan pemerintah ada di e-catalog, maka pemerintah wajib membelinya disana bukan di tempat lain.

Namun seiring berjalannya waktu, beberapa produk di e-catalog tidak dibeli oleh pemerintah sehingga kontrak payung yang sudah ditandatangani antara LKPP dan penyedia, ada beberapa tidak mengalami transaksi. Sehingga kebijakan diubah, menjadi usulan produk yang masuk ke e-catalog bukan lagi dari penyedia tapi dari K/L/PD.

Nah, bagi penyedia yang ingin menawarkan produknya ke pemerintah akan ditampung dalam vendor directory (VD). VD disini sebagai media promosi bukan hanya promosi ke pemerintah tapi juga untuk pelaku usaha yang membutuhkan. Dengan mengisi data perusahaan dan uraian produk yang dihasilkan akan sangat membantu pejabat pengadaan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memilih kebutuhan. Proses transaksi tentunya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika pejabat pengadaan membutuhkan barang/produk maka proses transaksi melalui proses pengadaan langsung.

Sebagai tambahan, LKPP juga memutarkan video mengenai whistle blowing system, PBJP, dan vendor directory. Dalam penutupnya, Zulhenny menegaskan pentingnya pelaku usaha yang belum menjadi mitra pemerintah untuk ikut bergabung sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Selain itu, dia menyayangkan pelaku UKM yang melewatkan peluang dalam paket-paket kecil yang ada di dinas-dinas daerah.

Related article

  • 22 04-2019
    Daftar Hadir Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

    Kepada Yth Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di tempat Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi dan terlampir nama peserta untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Lombok Barat yang akan…

    Read more...
  • 02 04-2019
    Daftar Hadir Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Kota Sorong

    Kepada Yth Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di tempat Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi dan terlampir nama peserta untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di kota Sorong yang…

    Read more...
  • 29 03-2019
    Daftar Hadir Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarmasin

    Kepada Yth Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di tempat Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi dan terlampir nama peserta untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di kota Banjarmasin yang…

    Read more...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *