LKPP Mengadakan FGD Konsolidasi Pengadaan : Pengadaan Jasa Konstruksi

25 05-2018
LKPP Mengadakan FGD Konsolidasi Pengadaan : Pengadaan Jasa Konstruksi

Jakarta (9/5/2018) – Kepala Subdirektorat Iklim Usaha Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Zulhenny membuka Focus Group Discussion (FGD) “Dampak Implementasi Konsolidasi Paket Pengadaan Barang/Jasa dalam PBJP terhadap Iklim Usaha dan Partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan.

FGD ini mengundang 3 (tiga) narasumber antara lain Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi DKI Jakarta Trihono Kadri, Sekretaris Umum BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) DKI Jakarta Erwin Princen Sihite, dan Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Pekerjaan Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Gabarius Simbolon.

Trihono Kadri menyampaikan bahwa badan usaha konstruksi belum siap untuk menghadapi konsolidasi. Berdasarkan catatan LPJK DKI Jakarta saat ini terdapat 8.200 kontraktor di DKI Jakarta di mana 60% nya adalah kontraktor usaha kecil. Selain itu, LPJK menilai ide pemaketan yang merujuk pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) memang baik sekali. Namun demikian, hal yang dikhawatirkan adalah adanya pengurangan kesempatan pada usaha-usaha kecil jika pemerintah tidak melakukan pembinaan. Sedangkan, LPJK sendiri tugasnya memang membina tetapi membina asosiasi bukan membina pelaku usaha jasa konstruksi. Untuk itu, LPJK berharap pemerintah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha jasa konstruksi khususnya kontraktor usaha kecil.

Lebih jauh dijelaskannya terkait pembayaran yang mengalami permasalahan karena belum ada ketentuan yang mengatur kontraktor utama boleh mencairkan dana apabila sudah membayar subkontraknya. Contohnya ada salah satu kontraktor yang mendapatkan kontrak dengan BUMN bidang konstruksi tetapi pembayarannya 6 (enam) bulan kemudian setelah pekerjaan selesai. Alasan yang diberikan pihak BUMN bidang konstruksi adalah pengajuan pembayaran kepada pemerintah terlalu birokratis sehingga menjadi hambatan pembayaran kepada subkontraknya.

Adapun Erwin Princen Sihite mengungkapkan selama 2 (dua) tahun terakhir ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melibatkan Gapensi DKI Jakarta sebagai subkontraktor tetapi dengan harga subkontrak yang sangat ditekan. Untuk pemenang tender pada umumnya adalah perusahaan besar milik BUMN bidang konstruksi yang kemudian mensubkontrakan ke kontraktor kecil. Namun demikian, terdapat keterlambatan pembayaran hingga 6 (enam) bulan sehingga konsolidasi yang telah 2 (dua) kali berjalan di DKI Jakarta hasilnya secara otomatis mematikan usaha mikro, kecil dan menengah.

Menurut hemat Erwin, kebijakan lelang konsolidasi ini secara otomatis bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara tegas mengatur tentang pemaketan pekerjaan berdasarkan kualifikasi usaha dan berdasarkan lokasi/wilayah pekerjaan sesuai mata anggaran yang diatur dalam APBD DKI Jakarta. Akibat diterapkannya sistem lelang konsolidasi, usaha kecil dan menengah di sektor jasa konstruksi yang saat diterapkan berjumlah + 3.000 (tiga ribu) perusahaan, kini kehilangan kesempatan untuk ikut serta dalam penyerapan anggaran sektor konstruksi yang telah diatur melalui APBD DKI Jakarta. Sebagai gambaran, selama ini usaha kecil dan menengah telah membantu Pemprov DKI Jakarta antara lain mengerjakan pekerjaan konstruksi tanpa meminta uang muka atau setelah pekerjaan dengan progress 25% baru diajukan pembayaran ke Pemprov DKI Jakarta. Hal ini berbeda dengan usaha besar yang selalu diberikan uang muka sebesar 20% dari nilai proyek yang dikerjakan.

Selanjutnya menurut Gabarius Simbolon, implementasi lelang konsolidasi lebih menonjolkan penggabungan beberapa paket pekerjaan menjadi paket besar yang sangat menggiurkan bagi pengusaha besar dan menjadi tamparan dan pukulan besar terhadap pengusaha kecil dan menengah. Penggabungan beberapa paket pekerjaan ini diikuti dengan beberapa persyaratan yang sulit dijangkau oleh perusahaan kecil dan menengah, misalnya: harus memiliki sertifikat badan usaha beberapa sub bidang, penggabungan beberapa sub bidang antara umum dan spesial, dan lainnya. Dengan penerapan lelang konsolidasi ini akhirnya menutup kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah dan tidak sedikit yang sudah gulung tikar menutup usahanya.

Sementara Gapensi mengusulkan agar pemerintah khususnya melalui LKPP dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan proyek konstruksi kepada pelaku usaha kecil dan menengah sektor konstruksi, khusus untuk jenis pekerjaan dan nilai pekerjaan dengan kualifikasi kecil dan menengah. Hal ini supaya usaha kecil dan menengah dapat kembali berpartisipasi, khususnya dalam pembangunan kota DKI Jakarta.

Di akhir acara, Zulhenny menyampaikan bahwa yang perlu menjadi catatan adalah asosiasi konstruksi tidak menyetujui konsolidasi yang diterapkan di sektor konstruksi. Karena menutup kesempatan pelaku usaha kecil dan menengah dalam PBJP. Kemudian, Direktorat IUKI akan memfasilitasi asosiasi konstruksi untuk memberi masukan kepada penyusun kebijakan yaitu Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP apabila menyusun Peraturan Kepala (Perka) Petunjuk Teknis (Juknis) pengadaan konsolidasi untuk jasa konstruksi.

 

 

Related article

  • 10 06-2019
    Daftar Hadir Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di Kota Jambi

    Kepada Yth Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di tempat Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi dan terlampir nama peserta untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di kota Jambi yang akan…

    Read more...
  • 22 04-2019
    Daftar Hadir Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

    Kepada Yth Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di tempat Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi dan terlampir nama peserta untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Lombok Barat yang akan…

    Read more...
  • 02 04-2019
    Daftar Hadir Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Kota Sorong

    Kepada Yth Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di tempat Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi dan terlampir nama peserta untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di kota Sorong yang…

    Read more...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *