LKPP Hadiri Undangan Workshop UKM Aceh

30 04-2018
LKPP Hadiri Undangan Workshop UKM Aceh

Aceh Besar (26/4/18) – Workshop Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Sektor UKM di Aceh telah diselenggarakan oleh Dewan Usaha Kecil dan Menengah Aceh Besar (Dewan UKM Aceh Besar) bersama Himpunan Wirausaha Aceh. Acara ini dilaksanakan di Aula Meeting Road Cafe dan dibuka oleh Kepala KPP Pratama Banda Aceh Nurul Hidayat. Sementara itu, untuk peserta yang hadir berasal dari perwakilan usaha kecil dan mikro Aceh.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Seksi Pengembangan Pelaku Usaha Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Deasy Rachmawati memberikan materi tentang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) bagi pelaku UKM. Materi yang disampaikan antara lain tentang tata cara PBJP untuk UKM, penyusunan surat perintah kerja (SPK) dan dokumen kontrak PBJP, serta tata cara penyelesaian sengketa kontrak.

Deasy menyoroti hal-hal krusial dalam mengikuti PBJP. Dia mengungkapkan apabila pelaku usaha khususnya UMKM ingin berpartisipasi dalam PBJP maka harus memenuhi persyaratan antara lain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha, memiliki alamat tetap dan jelas, dan kemampuan untuk menyediakan barang/jasa.

Lebih jauh dijelaskannya, UMKM berhak mengikuti PBJP sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan dapat menerima uang muka sebesar maksimal 30%. Uang muka tersebut dapat diperoleh apabila UMKM telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK).

“Kedepannya LKPP secara bertahap akan memberikan sosialisasi terkait peluang usaha dalam PBJP bagi pelaku usaha KUMKM, pelaksana pengadaan, dan dinas-dinas terkait, meningkatkan kapasitas aparatur pengadaan dalam menyusun spesifikasi/persyaratan dokumen pengadaan agar melibatkan KUMKM, serta memberikan ruang bagi UKM, IKM, koperasi untuk dapat berpartisipasi di e-katalog dengan pemberian kemudahan masuk sebagai penyedia,” ujarnya.

Dalam penutupnya, Deasy mengatakan ada kebijakan yang perlu dikoordinasikan oleh LKPP. Kebijakan tersebut diantaranya peraturan untuk pemberdayaan UMKM yang harus disesuaikan dengan karakteristik UMKM, pemberian sosialisasi dari Kementerian Keuangan kepada pelaku usaha terkait manfaat kepengurusan izin pajak perseorangan atau badan usaha seperti NPWP, adanya koordinasi yang baik antar K/L agar UMKM dapat lebih berkembang dengan baik, serta integrasi data UMKM agar memudahkan dalam penentuan arah kebijakan yang lebih baik.

 

 

Related article

  • 14 02-2019
    Daftar Hadir Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

    Kepada Yth Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di tempat Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi dan terlampir nama peserta untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di kota Bogor yang…

    Read more...
  • 25 05-2018
    LKPP Mengadakan FGD Konsolidasi Pengadaan : Pengadaan Jasa Konstruksi

    Jakarta (9/5/2018) – Kepala Subdirektorat Iklim Usaha Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Zulhenny membuka Focus Group Discussion (FGD) “Dampak Implementasi Konsolidasi Paket Pengadaan Barang/Jasa dalam PBJP terhadap…

    Read more...
  • 18 05-2018
    LKPP Gelar FGD Bahas Legal Review Sustainable Public Procurement (SPP)

    Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Legal Review terkait Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement), di Hotel Park Lane, Jakarta Selatan, Rabu (16/5/2018). Turut…

    Read more...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *