LKPP Gelar FGD Bahas Legal Review Sustainable Public Procurement (SPP)

18 05-2018
LKPP Gelar FGD Bahas Legal Review Sustainable Public Procurement (SPP)

Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Legal Review terkait Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement), di Hotel Park Lane, Jakarta Selatan, Rabu (16/5/2018). Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta konsultan penyusun legal review SPP tahun 2014.

Tujuan diadakannya FGD adalah untuk mengetahui kajian legal review yang dilakukan tenaga ahli atas regulasi/kebijakan di Kementerian/Lembaga (K/L) terkait SPP dan identifikasi regulasi/kebijakan K/L yang dapat dikategorikan sebagai dukungan pelaksanaan SPP. Sementara kajian disusun berdasarkan produk hukum yang dikeluarkan pemerintah sampai dengan tahun 2014. Sehingga produk hukum yang dikeluarkan setelah tahun 2014 belum diakomodir. Untuk mencapai tujuan tersebut, LKPP mengundang Praktisi Pengadaan Berkelanjutan Djamaluddin Abubakar untuk menyampaikan tinjauan hukumnya.

Djamaluddin Abubakar menyampaikan Indonesia telah memiliki peraturan hukum yang menyinggung komponen SPP seperti aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Contoh peraturan hukum tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Namun demikian, peraturan hukum yang sudah ada sifatnya masih parsial dan belum terintegrasi untuk mengatur SPP.

Lebih lanjut dia menambahkan tentang Peraturan Menteri yang sudah menyentuh aspek SPP. Pertama, aspek sosial mencakup kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pendidikan. Contohnya Peraturan Menteri PUPR yang mengatur pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga ahli konstruksi terkait pendidikan.

Kedua, aspek ekonomi berkaitan dengan kesempatan bekerja dan kesejahteraan rakyat. Misalnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja mengatur upah tenaga kerja dalam rangka kesejahteraan tenaga kerja. Ketiga, aspek lingkungan terdiri dari polusi, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan. Contohnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Dia juga mengungkapan masalah yang dihadapi dalam menerapkan SPP antara lain peraturan pengadaan di daerah belum berkembang karena masih mencontoh peraturan pengadaan nasional, kurangnya kesadaran masyarakat, tingginya harga produk hijau, dan kurangnya komitmen kepala daerah. Namun demikian beberapa pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia sudah menyusun strategi untuk mencapai green procurement, meskipun sifatnya masih adhoc dan belum bersifat permanen.

Terkait integrasi dengan pengadaan pemerintah, Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kota Bogor sudah memiliki peraturan lokal terkait pengadaan. Contoh peraturan lokal tersebut yaitu Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Selanjutnya, Djamaluddin memberikan rekomendasi yang antara lain evaluasi praktik pengadaan pemerintah saat ini untuk kesiapan SPP, mengintegrasikan bantuan teknis untuk mendukung kesiapan pelaksanaan SPP, dan mengembangkan peraturan pemerintah yang mencakup aspek SPP.

Adapun Kepala Subdirektorat Iklim Usaha LKPP Zulhenny menyampaikan bahwa LKPP sudah mengidentifikasi aturan-aturan terkait SPP. Kemudian akan dilakukan pengambilan sampel untuk diterapkan di Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Terkait roadmap SPP, LKPP berinisiatif untuk melaksanakan tahapan implementasi dan tahapan pengembangan kebijakan SPP secara bersamaan. Hal ini dilakukan agar tidak memakan waktu yang cukup lama.

Zulhenny juga menambahkan hasil dari kajian legal review SPP yang dilakukan pakar akan digunakan sebagai referensi dalam penyamaan kajian legal review SPP oleh LKPP. Mengingat waktu penulisan kajian berlangsung pada tahun 2014, maka diperlukan penyesuaian aturan/kebijakan yang diterbitkan setelah 2014. Dia juga menekankan hasil kajian legal review SPP oleh LKPP tidak akan menambah peraturan baru, tetapi ingin memastikan bagaimana pelaksanaan peraturan itu berjalan.

Kedepannya, LKPP akan mengelompokkan kebijakan berdasarkan jenis pengadaan terhadap aspek SPP. Selain itu, pada tahun 2018 ditargetkan dapat memberikan masukan dari aspek lingkungan terkait SPP. Masukan tersebut nantinya diterapkan dalam tahap perencanaan/proses pemilihan dan tahap implementasi kontrak. Namun demikian, hal ini perlu didukung dengan list produk yang ramah lingkungan dari KLHK.

 

 

 

Related article

  • 27 09-2019
    Penutupan Pendaftaran Sustainable Public Procurement (SPP) di Lingkungan (K/L/PD) di Yogyakarta

    Mohon Maaf untuk Pendaftaran Sosialisasi Sustainable Public Procurement (SPP) di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) di Yogyakarta telah di Tutup Karena Kuota Pendaftaran Telah Terpenuhi. * Informasi Lebih Lanjut mengenai daftar peserta akan disampaikan melalui Email…

    Read more...
  • 02 07-2019
    LKPP Gelar FGD Bahas Sentralisasi Pengadaan Barang/Jasa Publik yang Bersifat Kompleks, Besar, dan Strategis

    Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (LKPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Sentralisasi Pengadaan Barang/Jasa Publik yang Bersifat Kompleks, Besar, dan Strategis di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan,…

    Read more...
  • 20 06-2019
    Daftar Hadir Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di Kota Solo 2019

    Kepada Yth Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di tempat Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi dan terlampir nama peserta untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di kota Solo yang…

    Read more...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *