LKPP Gelar FGD Bahas Sentralisasi Pengadaan Barang/Jasa Publik yang Bersifat Kompleks, Besar, dan Strategis

02 07-2019
LKPP Gelar FGD Bahas Sentralisasi Pengadaan Barang/Jasa Publik yang Bersifat Kompleks, Besar, dan Strategis

Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (LKPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Sentralisasi Pengadaan Barang/Jasa Publik yang Bersifat Kompleks, Besar, dan Strategis di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2018). Kegiatan FGD ini merupakan tindak lanjut dari FGD pertama yang sebelumnya diikuti oleh  LKPP, KPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Sementara pada FGD yang kedua ini diikuti oleh beberapa kementerian/lembaga antara lain: LKPP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Acara ini pula mengundang Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan United Nations Development Programme (UNDP) selaku pendonor utama kegiatan ini.

Kegiatan FGD ini dibuka oleh Antonius Lambok Sihombing, mewakili Kepala Subdirektorat Iklim Usaha. Antonius menjelaskan bahwa kegiatan ini didasarkan atas upaya Stranas PK untuk melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa 70% kasus korupsi di Indonesia berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, sehingga Stranas PK menuntut LKPP untuk mengkaji peluang pembuatan kebijakan sentralisasi pengadaan barang/jasa. Dasar hukum untuk melakukan kajian ini ialah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri PPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020.

Kegiatan FGD ini dibuka oleh Antonius Lambok Sihombing, mewakili Kepala Subdirektorat Iklim Usaha. Antonius menjelaskan bahwa kegiatan ini didasarkan atas upaya Stranas PK untuk melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa 70% kasus korupsi di Indonesia berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, sehingga Stranas PK menuntut LKPP untuk mengkaji peluang pembuatan kebijakan sentralisasi pengadaan barang/jasa. Dasar hukum untuk melakukan kajian ini ialah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri PPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020.

Lebih lanjut, Antonius menjelaskan dalam Perpres 16 Tahun 2018 belum dijelaskan secara komprehensif mengenai pengadaan yang bersifat kompleks, besar, dan strategis, sehingga dibutuhkan kajian lebih dalam untuk menghasilkan definisi yang tepat untuk sifat kompleks, besar, dan strategis dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Kegiatan FGD ini diharapkan menghasilkan output berupa draft pertama kajian sentralisasi pengadaan yang bersifat kompleks, besar, dan strategis.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan dari Djamaluddin Abubakar sebagai praktisi pengadaan dan Konsultan LKPP yang sekaligus narasumber pada kegiatan ini. Djamaluddin mengawali pembicaraan dengan mengeluarkan tinjauan dan pendapatnya mengenai definisi sentralisasi pengadaan bersifat kompleks, besar, dan strategis. Pekerjaan kompleks didefinisikan sebagai proyek yang memiliki resiko tinggi, melibatkan banyak sektor, dan membutuhkan proses yang panjang. Selanjutnya, pada pekerjaan besar didefinisikan sebagai pengadaan yang memiliki anggaran di luar kemampuan instansi terkait. Sementara, pekerjaan strategis didefinisikan sebagai proyek yang menjadi fokus nasional/regional dan memiliki multiplier effect yang luas.

Selanjutnya, Djalamaluddin menjelaskan setiap tahapan PBJP yang diawali pada proses perencanaan hingga tahap pelaksanaan pengadaan memiliki celah-celah yang dapat dieksploitasi oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penyebabnya antara lain karena masih rendahnya kompetensi dan integritas sumber daya manusia, peraturan yang tidak diikuti oleh sistem pengawasan yang baik, sistem pengadaan yang belum transparan dan akuntabel, serta lingkungan pengadaan yang mendorong oknum tertentu untuk melakukan korupsi. Maka dari itu, pola sentralisasi dapat menjadi jawaban atas permasalahan KKN demi mewujudkan PBJP yang transparan dan akuntabel.

Pola sentralisasi yang ditawarkan Djamaluddin antara lain, implementasi pada sentralisasi kebijakan dengan memusatkan LKPP sebagai pusat kebijakan. Kedua, sentralisasi pembinaan dengan melakukan pembinaan sumber daya manusia maupun pembinaan sistem pengadaan terpusat di tingkat nasional. Ketiga, sentralisasi sistem informasi dan teknologi pengadaan yaitu dengan melakukan sentralisasi data dan informasi pengadaan dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan. Keempat, sentralisasi pemilihan yaitu dengan melakukan pembentukan lembaga eksekutor di tingkat nasional selain LKPP sebagai eksekutor paket kompleks, besar, dan strategis. Kelima, sentralisasi pelaksanaan yaitu dengan membentuk sistem pengawasan terpusat yang mengawasi paket pengadaan bersifat kompleks, besar, dan strategis.

Sesi FGD dilanjutkan dengan sesi tanggapan peserta di mana kementerian/lembaga menyampaikan apresiasinya mengenai kajian sentralisasi pengadaan ini dan menyampaikan proses pengadaan yang dilakukan instansinya masing-masing, agar LKPP mampu menciptakan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Selain itu, peserta berharap FGD ini menghasilkan kajian sebagai guidance untuk instansi tersebut melakukan pengadaan bersifat kompleks, besar, dan strategis. Kedepannya, proses pembuatan kebijakan sentralisasi pengadaan akan dilanjutkan dengan FGD di Medan, Makassar, dan Surabaya bersama LKPP, KPK, pemerintah daerah tingkat satu dan pemerintah daerah tingkat dua untuk menghasilkan draft kedua kajian sentralisasi pengadaan barang/jasa bersifat kompleks, besar, dan strategis.

Related article

  • 20 06-2019
    Daftar Hadir Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di Kota Solo 2019

    Kepada Yth Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di tempat Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi dan terlampir nama peserta untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di kota Solo yang…

    Read more...
  • 10 06-2019
    Daftar Hadir Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di Kota Jambi

    Kepada Yth Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di tempat Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi dan terlampir nama peserta untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di kota Jambi yang akan…

    Read more...
  • 22 04-2019
    Daftar Hadir Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

    Kepada Yth Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di tempat Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi dan terlampir nama peserta untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Lombok Barat yang akan…

    Read more...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *